Jakarta, MajalahSukses.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu program prioritas utama nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah menyiapkan pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp240,20 triliun. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp232,50 triliun hingga Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional atau MBG.
Anggaran tersebut ditujukan untuk menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang mencakup anak sekolah serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas lainnya.
Pagu anggaran BGN untuk 2027 tersebut merupakan hasil efisiensi dari usulan awal indikatif yang mencapai Rp270,20 triliun.
Di sisi lain, pemerintah bersama DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar Rp261,50 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pagu sebelumnya yang mencapai Rp272,94 triliun.
Subsidi BBM dan LPG 3 Kg
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa subsidi untuk BBM dan LPG tabung 3 kilogram disepakati sebesar Rp131,39 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp103,05 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp130,10 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi tahun berjalan sebesar Rp117,84 triliun serta pembayaran kurang bayar tahun 2025 sebesar Rp12,26 triliun.
“(Besaran) subsidi energi A (BBM dan LPG 3 kg) plus (subsidi) B (listrik) Rp261,502 triliun,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Penurunan Subsidi untuk Meningkatkan Ketepatan Sasaran
Said menjelaskan bahwa penurunan anggaran subsidi energi berkaitan dengan upaya pemerintah melakukan pembenahan data penerima subsidi. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi dapat menjadi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pengurangan sejumlah anggaran subsidi, termasuk untuk minyak tanah, solar, dan LPG 3 kilogram, bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap masyarakat miskin.
“Penurunan subsidi tersebut karena disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, sehingga akan lebih tepat sasaran dan mengefisienkan anggaran subsidi energi kita,” kata Said.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan terhadap data penerima subsidi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi basis dalam menentukan penerima subsidi.
Said menilai kelompok masyarakat yang berada pada desil bawah justru masih cenderung kurang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan subsidi energi.
“Mereka yang berada di desil bawah malah cenderung kurang mendapat manfaat atas pelaksanaan subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTSEN sebagai basis penerima subsidi juga akan terus disempurnakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Dengan pembenahan data tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Tweet
